Cara Menyusun AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) Bidang PUPR
Cara Menyusun AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) Bidang PUPR
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), yang dalam Permen PUPR ditulis Analisis Harga Satuan Pekerjaan, adalah perhitungan yang menguraikan harga satu satuan pekerjaan menjadi biaya langsung (tenaga kerja, bahan, peralatan) dan biaya tidak langsung (biaya umum dan keuntungan). Hasilnya dipakai untuk menyusun perkiraan biaya pekerjaan: Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Acuan utamanya adalah Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023, sedangkan koefisien teknisnya dimutakhirkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Artikel ini menjelaskan dasar hukum, komponen, rumus, contoh, dan langkah menyusunnya.
AHSP dipakai bersama analisa harga satuan pekerjaan PUPR dan daftar harga bahan bangunan setempat untuk membentuk perkiraan biaya yang akurat.
Dasar Hukum dan Dokumen yang Berlaku
Dokumen utamanya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683). Permen ini mencabut Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Menurut Permen ini, perkiraan biaya pekerjaan disusun melalui dua analisis: AHSP dan analisis Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Koefisien dan variabel teknis yang sering berubah tidak ditetapkan dalam Permen, melainkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi (SE) yang dimutakhirkan berkala. Karena itu, nomor SE yang dipakai harus selalu dicantumkan dalam dokumen perhitungan.
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| Permen PUPR 28/PRT/M/2016 | Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; sudah digantikan |
| Permen PUPR 1/2022 | Pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR; dicabut oleh Permen 8/2023 |
| Permen PUPR 8/2023 | Pedoman yang menjadi dasar saat ini |
| SE Dirjen Bina Konstruksi 73/2023, 68/SE/Dk/2024, 30/SE/Dk/2025 | Tata cara dan lampiran AHSP yang dimutakhirkan bertahap; SE 73/2023 tercatat tidak berlaku |
| SE Dirjen Bina Konstruksi 182/SE/Dk/2025 | Berlaku sejak 29 September 2025; tercatat dicabut oleh SE 47/SE/Dk/2026 |
| SE Dirjen Bina Konstruksi 47/SE/Dk/2026 | Tercatat sebagai pemutakhiran terbaru saat artikel ini diperbarui |
Periksa selalu nomor dan tanggal berlaku SE terbaru di laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum atau Ditjen Bina Konstruksi sebelum menyusun HPS atau RAB. Sejak Perpres Nomor 170 Tahun 2024, kementeriannya bernama Kementerian Pekerjaan Umum; judul Permen 8/2023 masih memakai nama lama (PUPR). Permen ini ditujukan bagi pekerjaan konstruksi bidang PUPR; pelaku di luar lingkup itu perlu memeriksa ketentuan instansi atau daerah masing-masing.
Komponen Penyusun AHSP
- Tenaga kerja (upah) — pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor, dengan koefisien berupa orang-hari (OH) per satuan pekerjaan.
- Bahan (material) — volume tiap bahan per satuan pekerjaan, termasuk faktor susut.
- Peralatan — biaya sewa atau operasional alat; pada pekerjaan mekanis, koefisien alat diturunkan dari produktivitas alat.
- Biaya tidak langsung — jumlah biaya umum (overhead) dan keuntungan, dihitung 10% hingga 15% dari biaya langsung. Biaya umum mencakup biaya perbaikan dan penanganan dampak kecelakaan konstruksi. Pada pekerjaan lumsum, harga satuan tidak memperhitungkan biaya tidak langsung.
- Biaya penerapan SMKK — bukan bagian dari AHSP maupun biaya umum. Biaya ini dianalisis dan dibayar terpisah.
Rumus Dasar AHSP
HSD adalah harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang sesuai lokasi dan waktu pekerjaan. Setelah harga satuan pekerjaan diperoleh, perkiraan biaya dihitung dengan mengalikannya dengan volume tiap item, menjumlahkannya, lalu menambahkan biaya penerapan SMKK. HPP dan HPS sudah memperhitungkan PPN. Koefisien diambil dari lampiran AHSP pada SE yang berlaku; pendalamannya dibahas pada koefisien analisa harga satuan.
Catatan istilah: dalam Permen, singkatan HSP dipakai untuk Harga Satuan Pokok. Artikel ini menulis “harga satuan pekerjaan” secara lengkap agar tidak tertukar.
Pekerjaan Manual, Semi-Mekanis, dan Mekanis
Permen membedakan pekerjaan manual, mekanis, dan semi-mekanis, yaitu gabungan keduanya. Perbedaan ini menentukan koefisien yang dipakai. Pada pekerjaan manual, koefisien utama adalah tenaga kerja. Pada pekerjaan mekanis, koefisien alat diturunkan dari produktivitas alat:
Biaya alat per satuan pekerjaan kemudian dihitung dengan mengalikan koefisien alat dengan biaya sewa atau operasi alat per jam. Jangan mencampur koefisien manual dan mekanis untuk satu item pekerjaan yang sama.
Contoh Struktur AHSP
Berikut contoh hipotetis untuk memperlihatkan cara menghitung. Seluruh koefisien dan harga di bawah adalah rekaan, bukan koefisien baku, dan tidak boleh dipakai untuk menyusun RAB.
| Uraian | Koefisien | Satuan | Harga satuan dasar (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | ||||
| Pekerja | 1,650 | OH | 100.000 | 165.000 |
| Tukang | 0,275 | OH | 130.000 | 35.750 |
| Kepala tukang | 0,028 | OH | 140.000 | 3.920 |
| Mandor | 0,083 | OH | 150.000 | 12.450 |
| Jumlah A | 217.120 | |||
| B. Bahan (koefisien sudah termasuk faktor susut) | ||||
| Bahan A | 200,000 | kg | 1.500 | 300.000 |
| Bahan B | 0,500 | m³ | 250.000 | 125.000 |
| Bahan C | 0,700 | m³ | 300.000 | 210.000 |
| Jumlah B | 635.000 | |||
| C. Peralatan | ||||
| Alat A | 0,250 | jam | 80.000 | 20.000 |
| Jumlah C | 20.000 | |||
| D. Jumlah biaya langsung (A + B + C) | 872.120 | |||
| E. Biaya umum dan keuntungan (15% × D) | 130.818 | |||
| F. Harga satuan pekerjaan (D + E) | 1.002.938 | |||
OH = orang-hari. Jika biaya umum dan keuntungan dihitung 10%, nilainya Rp 87.212 dan harga satuan pekerjaan menjadi Rp 959.332; dengan 15% menjadi Rp 1.002.938. Koefisien sebenarnya diambil dari lampiran AHSP pada SE yang berlaku.
Langkah Menyusun AHSP
- Tentukan jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, satuan (m³, m², kg, dan seterusnya), serta metode kerja: manual, semi-mekanis, atau mekanis.
- Cari AHSP yang sesuai pada lampiran SE Dirjen Bina Konstruksi yang berlaku dan catat nomor SE-nya. Jika tidak ada AHSP yang sesuai, periksa ketentuan penggunaan AHSP bidang lain dan tata cara pengajuan usulan AHSP baru dalam SE.
- Tetapkan HSD upah, bahan, dan sewa alat sesuai lokasi dan waktu pekerjaan, dengan sumber harga yang dapat ditelusuri.
- Hitung tiap komponen (koefisien × HSD), lalu jumlahkan menjadi biaya langsung.
- Tambahkan biaya tidak langsung sebesar 10% hingga 15% dari biaya langsung, kecuali untuk pekerjaan lumsum.
- Kalikan harga satuan pekerjaan dengan volume tiap item, jumlahkan, lalu tambahkan biaya penerapan SMKK dari analisis terpisah. Perhitungkan PPN sesuai jenis dokumen (HPP atau HPS).
- Dokumentasikan sumber harga, asumsi, dan versi SE agar perhitungan mudah diaudit.
Kesalahan Umum dan Rekomendasi Praktis
- Memakai koefisien dari SE atau Permen lama tanpa memeriksa status berlakunya. Selalu cantumkan nomor SE.
- Menetapkan 15% secara otomatis. Permen menyebut rentang 10% hingga 15%; tuliskan persentase yang dipilih dan dasarnya.
- Memasukkan biaya SMKK ke dalam biaya umum, atau melupakannya. Biaya ini dianalisis dan dibayar terpisah.
- Memberi biaya tidak langsung pada harga satuan pekerjaan lumsum.
- Memakai harga satuan dasar yang lama, bukan setempat, atau tanpa sumber.
- Mencampur koefisien manual dan mekanis dalam satu item pekerjaan.
- Memasukkan PPN ke dalam AHSP. PPN diperhitungkan pada HPP atau HPS, bukan di dalam analisis harga satuan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa itu AHSP?
AHSP (Analisa atau Analisis Harga Satuan Pekerjaan) adalah perhitungan yang merinci biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan, ditambah biaya tidak langsung, untuk menghasilkan harga satu satuan pekerjaan. Hasilnya menjadi dasar penyusunan HPP, RAB, atau HPS.
Apa saja komponen AHSP?
Biaya langsung (tenaga kerja, bahan, peralatan) dan biaya tidak langsung (biaya umum dan keuntungan). Biaya penerapan SMKK tidak termasuk komponen AHSP karena dianalisis dan dibayar terpisah.
Berapa besar biaya umum dan keuntungan dalam AHSP?
Menurut Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023, biaya tidak langsung (biaya umum dan keuntungan) dihitung sebesar 10% hingga 15% dari biaya langsung. Pada pekerjaan lumsum, harga satuan tidak memperhitungkan biaya tidak langsung.
Apa dasar hukum AHSP bidang PUPR saat ini?
Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan koefisien teknis yang dimutakhirkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Periksa selalu nomor SE terbaru yang berlaku.
Apakah biaya SMKK termasuk dalam AHSP?
Tidak. Permen mengatur perkiraan biaya melalui dua analisis: AHSP dan analisis Biaya Penerapan SMKK. Biaya SMKK dihitung dan dibayar terpisah dari harga satuan pekerjaan.
Di mana mencari koefisien AHSP terbaru?
Pada lampiran AHSP dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang berlaku, yang diunduh dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum atau Ditjen Bina Konstruksi. Koefisien SNI lama dapat dipakai sebagai pembanding, bukan sebagai pengganti lampiran yang berlaku.
Lihat Juga
- Koefisien Analisa Harga Satuan
- Perbedaan RAB, RAP, EE, dan BOQ
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan PUPR
- Contoh RAB Bangunan Excel
- Daftar Harga Bahan Bangunan
- Satuan Volume Pekerjaan Bangunan
- Cara Menghitung Bobot Pekerjaan
Referensi
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2023. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683.
- Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Edaran tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Nomor 73/2023; 68/SE/Dk/2024; 30/SE/Dk/2025; 182/SE/Dk/2025; 47/SE/Dk/2026). Periksa versi yang berlaku di laman resmi.
- Presiden Republik Indonesia. 2024. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 (keduanya sudah tidak berlaku; dipakai sebagai pembanding historis).
- Badan Standardisasi Nasional. 2008. SNI 7394:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional. 2008. SNI 2835:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Jakarta: BSN.
- Ibrahim, H. Bachtiar. Rencana dan Estimate Real of Cost. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukomoko, J. A. Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan. Jakarta: Gaya Media Pratama.